Lewati ke konten utama
Universitas Bung Hatta Ungkap Tantangan Penegakan Hukum Illegal Fishing Fakultas
Jumat, 20 November 2026
Ubay

Bagikan:

Universitas Bung Hatta Ungkap Tantangan Penegakan Hukum Illegal Fishing

Penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di perairan Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan pengawasan, penggunaan alat tangkap terlarang, hingga faktor ekonomi dan tekanan sosial dalam komunitas nelayan.

Temuan tersebut terungkap dalam penelitian tim dosen Universitas Bung Hatta melalui Program Penelitian Dasar Dana Internal Universitas Bung Hatta Tahun 2026.

Penelitian yang mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing ini diketuai oleh Hendriko Arizal, S.H., M.H. Dari Fakultas Hukum, dengan anggota tim Helmi Chandra SY, S.H., M.H., Ahmad Iffan, S.H., M.H., dan Wenny Widya Wahyudi, S.P., M.Si dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

Penelitian ini juga melibatkan Rivaldi Hidayat sebagai anggota mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, tim peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Ketua Tim Peneliti Hendriko Arizal, S.H., M.H, menguraikan penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik penangkapan ikan ilegal yang berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelestarian ekosistem laut.

“Kajian tidak hanya berfokus pada aspek regulasi dan penerapan sanksi pidana, tetapi juga menganalisis pelaksanaan penegakan hukum di lapangan serta faktor kelembagaan, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi kepatuhan masyarakat nelayan terhadap ketentuan hukum perikanan,” sebutnya.

Dengan menggunakan pendekatan Socio-Legal Research, penelitian dilakukan melalui wawancara dengan aparat pengawasan perikanan serta analisis dokumentasi hasil pemeriksaan kapal perikanan selama periode 2021–2025. Analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga aspek utama, yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

“Salah satu temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan administratif kapal perikanan yang diperiksa. Persentase kapal dengan dokumen lengkap meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2024. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan penegakan hukum secara menyeluruh,” sebutnya.

Pasalnya, jumlah kapal yang diperiksa mengalami penurunan signifikan, dari tahun 2022 ke tahun 2025. Kondisi ini menjadi catatan penting terkait konsistensi dan jangkauan pengawasan perikanan di wilayah perairan Sumatera Barat.

“Di samping persoalan administrasi dan perizinan, penelitian juga menemukan bahwa penggunaan alat tangkap yang dilarang, khususnya Pukat Osoh atau bottom trawl, masih berlangsung di sejumlah komunitas nelayan, antara lain di kawasan Muara Anai dan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan,” jelasnya.

Dijelaskannya, temuan lainnya memperlihatkan praktik penggunaan alat tangkap terlarang tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor keuntungan ekonomi, kemudahan operasional, serta tekanan sosial dalam komunitas nelayan turut memengaruhi perilaku tersebut.

“Bahkan, nelayan yang memiliki keinginan untuk beralih menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan hukum dapat menghadapi tekanan dari lingkungan komunitasnya,” ungkapnya.

Hal ini menunjukkan penanganan illegal fishing membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan.

“Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan anggaran dan kapasitas operasional sebagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan perikanan. Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, menjadi faktor penting untuk memastikan pengawasan berjalan secara konsisten dan efektif,” paparnya.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, tim peneliti menyimpulkan efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing di Sumatera Barat masih bersifat parsial.

“Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan pemberian sanksi pidana, tetapi perlu didukung peningkatan kapasitas pengawasan, koordinasi antarlembaga, edukasi dan sosialisasi hukum, serta penyediaan alternatif alat tangkap yang layak secara ekonomi dan dapat diterima oleh masyarakat nelayan,” sebut Hendriko.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perikanan dan kajian sosio-legal, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga mendukung pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 14 (Ekosistem Lautan) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian.