Lewati ke konten utama
Dekan FH Universitas Bung Hatta Hadiri Rakernas APHTN-HAN 2026 Di Bandung Fakultas
Sabtu, 21 November 2026
Ubay

Bagikan:

Dekan FH Universitas Bung Hatta Hadiri Rakernas APHTN-HAN 2026 Di Bandung

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang berlangsung di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada pada 19–20 November 2026.

Rakernas tersebut diikuti 117 pengurus APHTN-HAN dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Pengurus Pusat hingga Pengurus Wilayah ini untuk memperkuat peran organisasi, membangun kolaborasi akademik, serta merumuskan kontribusi pemikiran para pengajar hukum terhadap berbagai persoalan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Bendahara Pengurus Wilayah APHTN-HAN Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan Rakernas menjadi kesempatan penting untuk mempererat silaturahmi, memperluas jejaring profesional, serta membangun peluang kerja sama dengan para pengajar hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

“Selain memperluas relasi dan membuka peluang kerja sama, forum ini juga menjadi ruang untuk bertukar pikiran dan menyampaikan berbagai masukan terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara,” ungkap Sanidjar.

Ia menambahkan, Rakernas APHTN-HAN tidak boleh dimaknai sekadar sebagai agenda rutin organisasi. Lebih dari itu, kegiatan ini harus menjadi sarana konsolidasi dan penguatan asosiasi agar semakin berperan dalam memberikan sumbangan pemikiran, rekomendasi, serta solusi terhadap dinamika hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.

“Harapan kita, asosiasi ini tidak hanya menjadi wadah berhimpun para pengajar hukum, tetapi juga mampu menghadirkan pemikiran yang kritis, konstruktif, dan solutif. Para akademisi memiliki tanggung jawab moral dan keilmuan untuk ikut memberikan arah bagi pembentukan peraturan perundang-undangan serta perbaikan tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Rakernas APHTN-HAN tahun 2026 mengusung tiga prinsip utama sebagai landasan penguatan organisasi, yakni inklusif dalam pemikiran, kolaboratif dalam tindakan, dan kontributif dalam pengabdian.

Prinsip inklusif dalam pemikiran menekankan pentingnya keberanian para pengajar dan akademisi untuk menyampaikan gagasan serta pemikiran yang dapat memberikan masukan dan arah bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kolaboratif dalam tindakan diwujudkan melalui kerja nyata, seperti riset bersama, seminar bersama, serta pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif.

Adapun prinsip kontributif dalam pengabdian menegaskan bahwa seluruh pemikiran, gagasan, dan kerja sama yang dibangun harus bermuara pada kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Ketiga prinsip ini harus berjalan beriringan. Pemikiran yang inklusif perlu diwujudkan melalui tindakan kolaboratif, kemudian hasilnya harus memberikan manfaat melalui pengabdian. Dengan demikian, keberadaan APHTN-HAN benar-benar dirasakan kontribusinya, tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas,” jelas Sanidjar.

Kegiatan ini juga memiliki keterkaitan dengan pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui penguatan jejaring dan kolaborasi antarpengajar serta perguruan tinggi yang terdapat Fakutlas Hukum di Indonesia.