PENGARUH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP EKONOMI REGIONAL DAERAH RIAU

[html] PENGARUH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP EKONOMI REGIONAL DAERAH RIAU

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PPKPEM)
Universitas Riau
Email: asyahza@yahoo.co.id: syahza@telkom.net



PENDAHULUAN
Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup menggembirakan. Namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan sasaran pembangunan Daerah Riau harus mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasiskan kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan akan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin, dan pengusaha industri kecil (Pemda Propinsi Riau, 2000).
Setiap pembangunan di daerah tidak terlepas dari kelima pilar utama pembangunan daerah Riau. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) pengembangan tanaman perkebunan; 3) pengembangan usaha perikanan; 4) pengembangan usaha peternakan; 5) pengembangan usaha pertambangan; 6) pengembangan sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah.
Untuk pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Arah kebijaksanaan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal perkebunan dengan menggunakan sistem perkebunan inti rakyat serta memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta. Sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman dan mobilitas penduduk serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun ekspor nonmigas.
Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: Pertama, dari segi fisik dan lingkungan keadaan Derah Riau memungkinkan dikembangkan perkebunan kelapa sawit. Kondisi Daerah Riau yang relatif datar akan memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; Kedua, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanam kelapa sawit akan membuat produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; Ketiga, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapur; Keempat, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama IMS-GT dan IMT-GT, tentu saja akan membuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan kelima, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2002a).
Khusus dalam penelitian ini hanya mengkaji pengaruh pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap ekonomi regional Daerah Riau. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap ekonomi regional Daerah Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat metode perkembangan (Developmental Research). Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari instansi terkait mencakup data kependudukan, pendapatan per kapita di masing-masing daerah kabupaten, investasi perkebunan, tenaga kerja, PDRB, luas lahan perkebunan, produksi kelapa sawit, data ekspor CPO.
Data yang telah dikumpulkan dilanjutkan dengan pentabulasian yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Setelah data disajikan dalam tabel, dilanjutkan dengan penganalisaan. Analisis dampak pengembangan perkebunan terhadap ekonomi regional Daerah Riau dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.
Untuk mengetahui perhitungan disparitas spasial atau regional inequality antara Kabupaten/kota di Riau digunakan Indek Williamson.
Semakin besar nilai Indeks Williamson berarti semakin besar juga disparitas antar daerah (disparitas spasial). Nilai indeks disparitas tersebut akan dicari dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2001, baik terhadap nilai keseluruhan PDRB maupun setelah dikurangi dengan invesasi perkebunan kelapa sawit.
Perhitungan indeks disparitas ini dimaksudkan untuk mengetahui peran investasi di bidang perkebunan kelapa sawit terhadap pemerataan kemakmuran pada masing-masing Kabupaten/kota di Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Distribusi Pendapatan dan Disparitas Spasial

Melalui hasil perhitungan Indeks Williamson, dapat diketahui bagaimana peran investasi yang tertanam dalam sektor industri dan sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan dalam mengeliminasi disparitas spasial di daerah Riau. Analisis ketimpangan di daerah Riau selama periode tahun 1993-2001 dilihat dari empat segi yaitu: 1) analisis dengan semua sektor; 2) analisis tanpa sektor industri pengolahan (tanpa perhitungan minyak dan gas); 3) analisis tanpa sektor industri, tapi memasukkan perdagangan, hotel dan restoran; dan 4) analisis tanpa sektor industri dengan memasukkan pertanian.
Analisis ini berpegang pada beberapa asumsi, antara lain: 1) sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang berbasis ekonomi perkotaan; 2) Sektor pertanian berbasis ekonomi pedesaan, dalam hal ini subsektor perkebunan memberikan peranan penting terhadap pembangunan ekonomi pedesaan. Ini terbukti dikembangkannya kelapa sawit sebagai komoditi unggulan daerah Riau.

Perhitungan Disparitas dengan Memasukkan Semua Sektor
Analisis disparitasl spasial menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang di dalamnya merupakan akumulasi sumbangan seluruh kegiatan sektor ekonomi di daerah Riau tahun 1993-2001. Data dasar yang digunakan ialah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Dari tabel tersebut terlihat nilai ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Riau.
Perhitungan dengan memasukkan sektor industri, memperlihatkan nilai ketimpangan cukup besar. Selama periode tahun 1993-1998 nilai ketimpangan hampir mendekati 1, ini menunjukkan ketimpangan berat yang disebabkan karena adanya sektor industri pada daerah kabupaten/kota terutama Batam, Kepulauan Riau, Bengkalis, dan Pekanbaru.
Berdasarkan angka Indeks Williamson tersebut dapat diberikan interpretasi bahwa hasil pembangunan Daerah Riau yang mengandalkan sektor industri selama periode tahun 1993-2001 menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota. Akibat ini akan menimbulkan juga ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat yang bekerja di sektor industri akan mendapatkan porsi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di luar sektor industri (sektor pertanian), karena sektor industri mampu memberikan nilai tambah yang tinggi. Pada tahun 1996 dan sebelum pasca krisis ekonomi angka indeks Williamson mendekati 1, ini disebabkan karena sektor industri pegang peranan penting dalam perekonomian daerah, terutama kontribusi sektor industri dari Batam. Ini terbukti pada tahun 1998 tingkat pertumbuhan ekonomi Riau -5,4 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi cukup besar (sekitar –13,4 persen per tahun). Tingginya pertumbuhan ekonomi Riau pada masa krisis disebabkan ekonomi Batam yang tumbuh di atas 17 persen per tahun.

Perhitungan Disparitas Tanpa Sektor Industri
Analisis disparitas tanpa sektor industri memperlihatkan ketimpangan tidak begitu berat, sejak pasca krisis tahun 1997 menunjukkan angka penurunan sampai pada tahun 2001. Tanpa sektor industri menyebabkan ketimpangan antar wilayah semakin kecil. Hal ini disebabkan pasca krisis dapat mendongkrak ekonomi pedesaan. Sejak krisis, ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian menunjukkan kontribusi yang besar terhadap pendapatan per kapita masyarakat.
Seperti halnya hasil perhitungan pada sektor industri, perhitungan Indeks Williamson dengan tidak memasukkan sektor industri periode 1993-1996 (sebelum krisis) menunjukkan kenaikan. Namun sejak masa krisis angka indeks Williamson cenderung menurun. Dari hasil perhitungan menunjukkan ketimpangan yang lebih kecil pada tahun 2001 sebesar 0,267441 tanpa sektor industri dan 0,621055 dengan sektor industri. Tanpa sektor ekonomi perkotaan ketimpangan antar daerah kabupaten/kota semakin kecil. Pembagian pendapatan per kapita pada sektor-sektor di luar industri pengolahan juga menunjukkan adanya perbedaan pada tingkat kabupaten/kota, namun perbedaan lebih kecil apabila dibandingkan dengan perhitungan PDRB dengan memasukkan sektor industri pengolahan.
Dari hasil analisis yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di dearah Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat pedesaan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat menekan tingkat ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Riau. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Kesimpulan
Subsektor perkebunan memberikan kontribusi pembangunan di pedesaan, sehingga dapat menekan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Besarnya indek Williamson antar daerah kabupaten/kota pada tahun 1996 sebesar 0,5060. Pada tahun 1998 mengalami penurunan menjadi 0,4429 dan terus menurun sehingga pada tahun 2001 angka indek Williamson hanya sebesar 0,3327. Kegiatan perkebunan menyebabkan mata pencaharian masyarakat tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Kegiatan ini menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
[/html]