Harry Azhar Azis: Laporan BPK Sebagai UpayaPeningkatan Kesejahteraan Rakyat

Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas memerikasa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemereikasaan dilaksanakan secara bebas dan mandiri, dan hasilnya diserahkan kepada lembaga perwakilan baik DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya . Tak hanya itu BPK juga menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. H. Harry Azhar Azis, MA Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) saat memberikan Kuliah umum mengenai BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas bung Hatta yang bertempat di Aula Balirung Caraka Gedung B Kampus Proklamator, Senin (23/02/2015) siang.

Pada kesempatan kuliah umum Bung Hatta Memorial Lecture Series ini Ketua BPK RI menjelaskan materi mengenai perkembangan pengungaan keuangan negara, peran BPK dalam mewujudkan akuntabilistas keuangan negara dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakayat melalui pemerikasaan keuangan negara.

Harry Azhar Aziz menyampaikan hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badai sesuai dengan undang-undang. Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsusr pidana, maka BPK segera melaporkannya kepada instansi yang berwenang seperti KPK, Kejaksanaan dan Kepolisian.

“Seiring dengan perkembangan pembangunan, jumlah penggunaan keuangan negara juga akan semakin besar begitu juga dengan volume APBD. Hal ini menunjukan jumlah keuangan negara yang dikelola dan harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah sangat besar,” ujarnya dihadapan lebih dari 400 mahasiswa ini.

Dijelaskannya, dengan jumlah keuangan yang demikian besar, patut dipertanyakan apakah telah dipergunakan secara ekonomis, efisien dan efektof serta berdampak secara signifikan terhadap pengingkatan kesejahteraan rakayat. Tentunya harus ada korelasi antara jumlah uang negara yang digunakan untuk pembangunan dengan pengingkatan kesejahteraan..

“BPK mengharapkan atas program penanggulangan kemisikaan dapat menilai efektifitas danri program dan kegiatan tersebut seberapa jauh dapat peningkatan kesejahteraan rakayat. Selanjutnya BPK juga akan ememberikan reomendasi bagi perbaikan program dan kegiatan berikutnya sehingga kesejahteraan rakayat dapat meningkat secara berkesinambungan,” bebernya.

Ia menyampaikan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara adalah jika laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun idealnya upaya untuk meraih WTP juga harus dibarengi dengan upaya untuk mencapai kinerja baik, tidak terjadi korupsi dan rakayat makin sejahtera.

“BPK selain memberikan opini atas laporan keuangan juga memberikan penilaian atas upaya-upaya intansi pemerintahan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Mudah-mudahan dengan cara demikian, BPK dapat mempertegas manfaat hasil pemeriksaan BPK dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya. (**Ubay-Humas UBH)

Materi dapat dilihat disini